Lima eks Teman Ahok menggelar konferensi pers di depan puluhan wartawan di Kafe Dua Nyonya, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa, 22 Juni 2016. Mereka mengungkap dugaan manipulasi dalam pengumpulan salinan KTP untuk mendukung Ahok.
"Kami bukan sakit hati, tapi makin hari pembohongan semakin muncul. Saya terpanggil karena masyarakat disuguhi politik kebohongan," ujar Richard Sukarno, salah seorang eks Teman Ahok, di Kafe Dua Nyonya, Cikini, Jakarta, Rabu, 22 Juni 2016.
Mantan pegiat Teman Ahok, Paulus Romindo mengungkap beberapa modus memanipulasi kartu tanda penduduk (KTP) yang dilakukan para pendukung Basuki T Purnama untuk bisa maju di pilkada DKI Jakarta melalui jalur independen.
Salah satu cara yang digunakan adalah barter data KTP yang dikumpulkan "Teman Ahok" di satu daerah, ke daerah lain. "Karena dikejar target, kami juga menggunakan data KTP yang dikumpulkan untuk program KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) Presiden Jokowi. Membeli dari oknum kelurahan atau RT, barter KTP dengan sesama rekrutan Teman Ahok di wilayah lain, atau membeli di counter pulsa dan cara-cara lain," ujar Paulus di Jakarta, Rabu (22/6).
Paulus juga membeber modus lain yang digunakan Teman Ahok. Yakni mengerahkan pegiat Teman Ahok mendatangi berbagai booth KTP Gue Buat Ahok yang dibuka di pusat-pusat perbelanjaan.
"Kami juga main ke mall, itu atasan kami yang menyuruh untuk beli data. Misalnya kepada Teman Ahok yang ada di mall , kami bilang, ‘Geser-geser dong om (datanya,red), gua dikejar target juga nih’,” ujar Paulus yang sebelumnya menjadi penanggung jawab pengumpulan KTP untuk Ahok untuk Kelurahan Kamal, Jakarta Barat
Paulus mengaku memilih hengkang dari Teman Ahok. Ada pula empat orang rekannya di Teman Ahok yang boasa memanipulasi data KTP juga melakukan langkah serupa.
Paulus menambahkan, keempat rekannya itu juga siap membuka kebobrokan Teman Ahok ke publik.
"Kalau Teman Ahok mengatakan jumlah KTP sudah mencapai satu juta, maka dugaan kami itu hanya klaim saja. Apalagi pengumpulan KTP juga tetap dilakukan sampai 28 Juni mendatang," ujar Paulus.
Ahok mengatakan pihak manapun bisa mengaudit jika memang pengumpulan kartu tanda penduduk yang dijadikan sebagai syarat calon gubernur perseorangan bermasalah. "Silakan saja tanya sama mereka. 'Kan bisa diaudit kok," ujar Ahok.
Dalam prosedur pengumpulan salinan KTP, kata Gubernur Ahok, warga yang menyerahkan formulir dukungan akan dikirimi sebuah pesan singkat berupa konfirmasi bahwa salinan KTP dan formulir yang mereka serahkan sudah diterima oleh petugas.
Menurut Ahok, jika ada warga yang tiba-tiba dikirimi pesan konfirmasi, sementara ia tidak pernah menyerahkan formulir dan salinan KTP, maka si penerima seharusnya mengirimkan pesan protes pada pengirim pesan.
"Itu kan semua dikirim SMS. Kalau dikirimi SMS, mesti bales dong kalau kamu merasa enggak pernah ngirim. Iya kan? Jadi, kan sekarang semua ada notifikasi (konfirmasi) tuh. Kalau dapat notifikasi harus jawab," kata Ahok.
Adapun juru bicara Teman Ahok, Amalia Ayuningtyas, mengakui ada penggantian biaya operasional untuk kegiatan pengumpulan KTP. "Saya selalu bilang pada Teman Ahok, biaya operasional ini tidak akan bisa memperkaya diri tapi cukup untuk bolak-balik," katanya di Pejaten, Jakarta Selatan.
0 komentar:
Posting Komentar