Putusan Vonis Jero Wacik Setengah Lebih Ringan Dari Tuntutan Jaksa Di Pengadilan Kemarin

Vonis majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terhadap mantan Menteri ESDM Jero Wacik lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sebelumnya, jaksa menuntut Jero hukuman sembilan tahun penjara. Sementara hakim memutuskan hukuman Jero menjadi empat tahun penjara.

"Tuntutan kami sembilan tahun dan ini diputus empat tahun. Hanya masalah tinggi pidana penjara yang dijatuhkan," ujar jaksa Dody Sukmono di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (9/2/2016).

Denda yang harus dibayarkan Jero pun berkurang. Sebelumnya, jaksa menuntut Jero membayar denda sebesar Rp 300 juta subsider empat bulan.

Sementara itu, oleh hakim, Jero diminta membayar denda sebesar Rp 150 juta subsider tiga bulan kurungan.

Begitu pula dengan jumlah uang pengganti yang semula Jero dituntut membayar Rp 18 miliar, sedangkan hakim memerintahkan Jero hanya membayar Rp 5,073 miliar.

Jero Wacik didakwa menyalahgunakan dana operasional selama menjabat sebagai Menteri Kebudayaan dan Pariwisata serta Menteri ESDM.

Selama menjadi Menbudpar, sejumlah mantan anak buah Jero mengaku mantan bosnya kerap menggunakan DOM untuk kepentingan pribadi, seperti jalan-jalan dengan keluarga, pijat refleksi, dan membeli bunga.

Bahkan, anak buahnya harus menggelembungkan harga dan membuat laporan perjalanan dinas fiktif demi menutupi penggunaan DOM yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ke bagian keuangan.

Begitu digeser ke Kementerian ESDM, Jero merasa DOM-nya terlalu kecil dibandingkan dengan kementerian yang lama.

Oleh karena itu, Jero meminta mantan Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Waryono Karno untuk mengerahkan uang dari unit di bawahnya. Dengan kata lain, Jero memeras bawahannya agar mendapatkan uang tambahan demi menutupi kekurangan DOM.

Tak hanya itu, uang tambahan tersebut juga digunakan untuk pencitraan kementerian dan juga mengalir ke mantan Staf Khusus Presiden, Daniel Sparringa.

Atas permintaan Jero, Waryono meminta para bawahannya untuk mengumpulkan uang dari anggaran operasional dan kick back (imbalan) dari kegiatan sejumlah rekanan kementerian.