Kereta Cepat Terancam "Mangkrak", Salah Siapa?

Jokowi Dinilai Terburu-Buru Resmikan Proyek Kereta Cepat

Presiden Jokowi resmikan pembangunan kereta cepat Bandung-Jakarta, Kecepatan mengantar orang dan barang adalah penentu kompetisi," kata Jokowi dalam peresmian Kamis (21/1) pagi itu.

"Transportasi masal, yang namanya MRT (Mass Rapid Transportation), LRT (Light Rail Transortation,) kereta cepat, harus didahulukan. Jokowi menjelaskan, nantinya jenis-jenis transportasi masal itu dirancang untuk menunjang satu sama lain untuk kepentingan penumpang.

Kereta cepat Jakarta-Bandung dibangun dengan biaya 5,573 miliar dolar AS oleh PT Kereta Cepat Indonesia Cina yang merupakan konsorsium BUMN Indonesia dan Konsorsium China Railways dengan skema business to business.

Jakarta, CNN Indonesia - Usai menyerahkan kelanjutan proyek kereta cepat (high speed train) Jakarta-Bandung kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan pelat merah dibawah jalur koordinasinya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menghidupkan kembali wacana pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya.

“Saya perintahkan Menteri BUMN untuk menindaklanjuti kelanjutan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Karena saat ini pemerintah juga sedang mempersiapkan pengembangan kereta cepat Jakarta-Surabaya dan jaringan kereta api di luar Jawa,” ujar Jokowi melalui keterangan resmi yang diedarkan Kepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki, Jakarta, Jumat 




Setelah diresmikan, berbagai polemik justru muncul terkait proyek yang dikerjakan oleh konsorsium BUMN Indonesia dan China yang tergabung dalam PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Polemik yang muncul antara lain, belum dikeluarkannya izin pembangunan dari Kementerian Perhubungan.

Menteri BUMN Rini Soemarno (ketiga kiri), Dubes China untuk Indonesia Xie Feng (kedua kiri), CRW Chief Engineer He Huawu (kiri), dan Managing Director Sinar Mas G. Sulistiyanto (kanan) berjabat tangan usai pembukaan Pameran Kereta Cepat Dari Tiongkok di Jakarta, Kamis (13/8).

Belakangan, diketahui pula bahwa kereta api cepat Jakarta-Bandung menelan biaya jauh lebih mahal ketimbang proyek serupa di Iran.

Pembangunan kereta cepat di Indonesia dengan jarak 150 kilometer menelan dana hingga 5,5 miliar dollar AS. Sementara pembangunan kereta cepat di Iran dengan jarak 400 kilometer hanya membutuhkan dana 2,73 miliar dollar. Padahal, kedua proyek kereta cepat itu sama-sama bekerjasama dengan China Railway International.

Pihak kedutaan besar China di Jakarta pun harus memberi penjelasan tentang hal itu.

Menurut Syamsuddin, berbagai polemik yang timbul menandakan hilangnya kepercayaan rakyat pada Presiden Joko Widodo, termasuk pemerintahan secara menyeluruh. Ia mengatakan, Presiden Joko Widodo harusnya lebih teliti dalam memperhitungkan untung rugi sebuah proyek agar publik dapat menerimanya dengan baik. Ia menambahkan, sudah kesekian kali Presiden Jokowi menunjukkan sifat seorang pemimpin yang tidak teliti dan cermat.

"Dulu keliru menandatangani peraturan presiden menaikkan uang muka pembelian kendaraan bagi pejabat negara, salah menyebut tempat kelahiran Bung Karno, bisa jadi proyek kereta cepat ini asal tandatangan dan groundbreaking saja," ucapnya.

(sumber: diolah dari http://nasional.kompas.com, http://www.cnnindonesia.com, http://www.bbc.com)