Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Komisaris Besar Krishna Murti menyatakan normalisasi kawasan lokalisasi hiburan malam Kalijodo, Jakarta Utara, adalah hal yang mudah. Namun, keberadaan masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut harus benar-benar diperhatikan.
"Kalijodo itu tidak ada masalah. Itu dihantam tidak masalah. Tidak ada preman lagi. Kecil itu," ujar Krishna di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Jumat
(12/2).
Krishna mengaku telah mendengar bahwa Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok berencana meratakan kawasan tersebut untuk dijadikan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Ia berjanji akan memberi masukan kepada Ahok jika benar akan mengeksekusi kawasan tersebut.
Namun, ia meminta Ahok mempertimbangkan dampak yang akan timbul setelahnya eksekusi tersebut dilakukan. Pasalnya, beragam masyarakat dari lain suku dan kepentingan tinggal di kawasan
Kalijodo.
"Semua itu harus dipertimbangkan, ada implikasi apa, ada manusia yang tinggal di atas tanah itu, ada manusia yang tinggal sementara karena mencari pekerjaan, ada yang tinggal menahun. Nah itu implikasi sosial itu yang kemudian harus dipertimbangkan. Kalau yang gusurnya mah tidak ada masalah," ujar Krishna.
Pernyataan Krishna terlontar lantaran dirinya mengaku pernah menjadi orang nomor satu selama tiga setengah tahun di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara, tempat Kalijodo berada. Krishna mengklaim, saat dirinya menjadi Kepala Kepolisian Sektor Penjaringan, ia dan mantan Gubernur DKI Sutiyoso berhasil meratakan kawasan tersebut.
Krishna menuturkan, sebanyak dua ribu preman yang mengamankan wilayah tersebut berhasil diberantas. Menurut Krishna, Kalijodo merupakan sebuah arena perjudian dan tempat memuaskan birahi bagi kalangan kelas bawah.
Kala itu, Krishna melihat di Kalijodo terdapat banyak berjejer kafe ilegal yang menyediakan minuman keras. Dari minuman keras tersebut, Krishna menduga timbulah masalah-masalah sosial yang berdampak buruk bagi pihak lain.
"Meski perjudian habis, bahwa kemudian masih ada sisa-sisa pemukiman di sana. Harus dipedomani
ada pemukiman penduduk di atas tanah negara, ada dibangun bangunan kafe-kafe yang ilegal, di sana ada mucikari mungkin, ada orang yang datang minum-minum kelas bawah dan kemudian menimbulkan implikasi indikasi sosial," ujarnya.
Koordinasi Gusur Kalijodo Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar
Mohammad Iqbal mengaku saat ini Kepolisian akan melakukan koodinasi dengan berbagai instansi terkait dengan rencana penggusuran lokalisasi Kalijodo.
"Saat ini sedang persiapan koordinasi dulu. Senin (15/2), kita akan rapatkan koordinasi dengan semua pihak," ujar Iqbal.
0 komentar:
Posting Komentar