RJ Lino Tersangka, Permainan PDIP Terbongkar, dan Mafia BUMN Pesta Pora

RJ Lino, CEO transformatif Indonesia, tersangka. Publik terkejut. Sosok yang dipuji-puji oleh Rheinald Kasali sebagai change leader di BUMN Perhubungan itu, kini tersangkut hukum. Begitu dramatis. Karir Lino yang mekar di era Soeharto, gemilang di era SBY, kini hancur di era Jokowi. Tersangkanya Lino menimbulkan reaksi beragam publik. Ada yang menyayangkan, namun tak sedikit pula yang bersorak kegirangan. Lino memang sosok yang kontroversial. Ia terlihat sombong, angkuh, arogan, uncompromissed tetapi ia adalah bagian dari change leaders Indonesia.

RJ Lino vs Masinton Pasaribu

Salah satu Presiden Direktur yang paling berperan dalam mengembangkan kemaritiman Indonesia yang tak lain adalah bagian dari untuk mewujudkan program Presiden Jokowi yakni mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia adalah Direktur Utama Pelidno II, RJ Lino

Namun ada beberapa alasan yang dapat membantah bahwa RJ Lino melakukan pelanggaran karena tidak melakukan konsensi sebagaimana yang diatur dalam UU No 17/2008 tentang pelabuhan bahwa badan usaha milik negara harus memiliki konsensi dengan syarat di daftarkan pada Kementrian Perhubungan. Alasan-alasan tersebut antara lain,

Pertama. Pada 2019 mendatang atau tepatnya 4 tahun lagi akan ada kompetensi pelabuhan internasional di Tajung Priok, yang merupakan salah satu pelabuhan paling sibuk di Indonesia ini, atas dasar itulah perpanjangan kontrak Jakarta International Container Terminal (JICT) dengan Hutchison Port Holdings (HPH) dilakukan, karena jika tak diperpanjang, secara otomatis maka pelabuhan Tanjung Priok gagal mengikuti kompetensi bergengsi sekaligus yag dapat mengangkat sektor kemaritiman Indonesia di kancah internasional sebagaimana yang diinginkan oleh Presiden Jokowi.

Kedua. Pelindo II memiliki kesempatan untuk mengoptimalkan keuntungan dari sisa perjanjian samapi 2019 dengan total US$ 486,5 juta. Nah jumlah tersebut berdasarkan penghitungan bahwa perseroan akan mendapatkan uang muka sebesar US$ 215 juta, selain itu perseroan juga mendapatkan peningkatan nilai sewa yang dipercepat yakni senilai US$ 110 juta. Maka dari situ ada keuntungan dari pengembalian terminal 2 JICT senilai US$ 135 juta sampai 2019 mendatang.

Ketiga. Diluar masalah finansial yang ada, keputusan memperpanjang kontrak Jakarta International Container Terminal (JICT) dengan Hutctison Port Holdings (HPH) juga bisa dipastikan memberikan ikim investasi asing yang baik bagi Indonesia, hal ini mengacu pada semangat Presiden Jokowi yang ingin menarik sebanyak-banyaknya investor dari luar untuk menanamkan asetnya di dalam negeri.

Keempat. Pelindo II dapat mengembangkan pembangunan infrastruktur tanpa membebankan ke pemerintah, hal ini pula yang akan cepat mewujudkan program utama Presiden Jokowi yakni mengembalikan kejayaan sektor maritim dunia sebagaimana Indonesia pernah menjadi pusat maritim dunia beberapa abad yang silam. Pembangunan 7 proyek yang saat ini sedang digarap oleh Pelindo II adalah bagian konkrit RJ Lino yang secara konsisten ingin mewujudkan program Presiden Jokowi tersebut, tak tanggung-tanggung, 40 triliun digelontorkan untuk mengarap proyek yang bisa mempercepat pengembalian Indonesia sebagai pusat maritim dunia. Dari empat alasan tersebut kalau ingin dikaitkan dengan hasil akhir temuan pansus Pelindo II yang menyebut bahwa ada pelanggaran dalam perpanjangan kontrak antara kontrak Jakarta International Container Terminal (JICT) dengan Hutchison Port Holdings (HPH) tidak relevan dan terkesa ini adaah bagian dari upaya untuk mengkriminalisasi RJ Lino terkait kebijakan yang dilakukannya tersebut.

Kini atas penetapan tersangka oleh KPK terhadap RJ Lino yang sarat akan kepentingan politik tersebut justru bisa menganjal rencana besar Pelindo II yang akan bekerjasama dengan Pelindo I dan Pelindo IV dalam membangun 24 pelabuhan di seluruh Indonesia.

Jakarta, CNN Indonesia -- Politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menyindir Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo II) Richard Joost Lino yang menjual kontrak perpanjangan konsesi Jakarta International Container Terminal (JICT) kepada perusahaan asal Hong Kong, Hutchison Port Holdings (HPH).

"Kalau pengelolaan peti kemas itu 100 persen dikelola bangsa kita, keuntungan Rp40 triliun itu buat bangsa kita selama 20 tahun. Kalau diserahkan pada asing, ya keuntungannya kecil," kata Masinton di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (18/11).

"Kalau RJ Lino mengaku hebat, bukan kita menyerahkan pada asing harusnya ditunjukkan dikembalikan pengelolaan peti kemas pada bangsa kita sendiri. Kalau menyerahkan aset kita dikelola asing, bukan hebat tapi antek," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Masinton pun menuding adanya permainan antara Lino dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno terkait perpanjangan kontrak tersebut.

"Ada izin keluarnya dari Menteri BUMN bulan Juni tahun 2015 berkaitan dengan perpanjangan kontrak pengelolaan terminal petikemas antara PT JICT (Jakarta International Container Terminal) dengan Perusahaan Hong Kong," katanya.

Perpanjangan tersebut, menurut Masinton, melanggar UU 17/2008 yang mengatur antara regulator dan operator.

"Perpanjangan kontrak yang dilakukan Pelindo harus memperoleh izin konsesi dari regulator, Kementerian Perhubungan. Dalam hal ini, Menteri Rini menyetujui perpanjangan kotrak tanpa memperhatikan undang-undang tersebut," ujarnya.

Wacana penjualan JICT sudah dimulai Lino sejak 27 Juli 2012 melalui surat HK.565/14/2/PI.II-12 kepada CEO Hutchison. Lino dinilai menjual murah JICT seharga US$215 juta, lebih rendah dari harga privatisasi tahun 1999 sebesar US$243 juta. Menurut Nova, ada potensi hilangnya pendapatan JICT sebesar Rp35 triliun.

Pansus Pelindo II yang paling didominasi oleh PDIP justru yang paling bersemangat untuk melemahkan semangat RJ Lino. Selain itu yang paling fatal dari pencopotan RJ Lino adalah akan berimbas pada Direktur Utama Pelindo I, Pelindo III, dan Pelidno IV, Karena penetapan tersangka tersebut juga mengundang rasa takut pada petinggi Pelindo di Pelindo I, Pelindo III, dan Pelindo IV.

(Sumber: diolah dari beberapa artikel http://www.kompasiana.com dan http://www.cnnindonesia.com)

Kita tunggu saja bagaimana usaha Presiden Jokowi yang katanya ingin mengembalikan kejayaan Indonesia khususnya menjadikan Indonesia sebagai sektor maritim dunia bisa akan terwujud tanpa RJ Lino. Nb: Tanpa asing khususnya sesuai apa yang di cita-citakan seorang Masinton Pasaribu.

 

RJ Lino, CEO transformatif Indonesia, tersangka. Publik terkejut. Sosok yang dipuji-puji oleh Rheinald Kasali sebagai change leader di BUMN Perhubungan itu, kini tersangkut hukum. Begitu dramatis. Karir Lino yang mekar di era Soeharto, gemilang di era SBY, kini hancur di era Jokowi. Tersangkanya Lino menimbulkan reaksi beragam publik. Ada yang menyayangkan, namun tak sedikit pula yang bersorak kegirangan. Lino memang sosok yang kontroversial. Ia terlihat sombong, angkuh, arogan, uncompromissed tetapi ia adalah bagian dari change leaders Indonesia.

Selengkapnya : http://www.kompasiana.com/lahagu/rj-lino-tersangka-permainan-sofyan-djalil-dan-kalla-terkuak-rizal-ramli-bersorak_567de6b1999373ef10cf52da